AMBON 5/11/2026 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan mitra perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah (NGO) dalam persiapan survei calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 di Provinsi Maluku. Keterlibatan berbagai mitra tersebut diharapkan memperkuat dukungan sumber daya manusia dan jangkauan asesmen di daerah.
Berdasarkan rekapitulasi persiapan survei, terdapat 239 titik yang menjadi sasaran penilaian di Maluku. Pelaksanaannya didukung 239 surveyor dan 11 koordinator kabupaten. Secara keseluruhan, 288 peserta dibekali untuk terlibat dalam proses penilaian dan verifikasi calon lokasi di wilayah tersebut.
Pembekalan ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak di 37 provinsi pada 26–30 Oktober 2026. Kegiatan nasional dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan menghadirkan Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi Suhufan.
Dalam rangkaian kegiatan di Ambon, Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP, Haerul, menekankan pentingnya penggunaan instrumen dan standar penilaian yang seragam agar data dari setiap calon lokasi dapat diperiksa secara objektif.
Menurut Haerul, data hasil survei akan menjadi dasar bagi Satgas KNMP di tingkat pusat dalam mempertimbangkan kelayakan lokasi. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan verifikasi harus menggambarkan kondisi sebenarnya, bukan hanya mengandalkan dokumen atau usulan administratif.
“Keseragaman instrumen dan ketepatan pengumpulan data penting agar kondisi setiap lokasi dapat dinilai dengan standar yang sama. Data yang akurat membantu memastikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat nelayan,” ujar Haerul.
Aspek yang diperiksa mencakup keberadaan masyarakat nelayan, aktivitas perikanan, potensi perikanan tangkap maupun budidaya, kesiapan kelembagaan koperasi, serta ketersediaan kepastian status lahan. Tim juga menilai ketersediaan listrik, air bersih, akses jalan dan transportasi, keterterimaan masyarakat, serta dukungan pemerintah kabupaten dan desa.
Keterlibatan perguruan tinggi dan NGO menjadi bagian dari dukungan pelaksanaan survei di Maluku. Rekapitulasi yang tersedia mencatat keterlibatan mitra tersebut, namun tidak merinci nama lembaga masing-masing.
Setelah proses asesmen selesai, hasilnya akan disampaikan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon lokasi yang direkomendasikan. Standar penilaian yang seragam diharapkan mendukung proses seleksi yang lebih teliti dan dapat dipertanggungjawabkan.
