KUTA, BALI 5/11/2026 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat proses seleksi calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 untuk memastikan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi faktual wilayah, potensi perikanan, kesiapan kelembagaan, hingga dukungan pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari persiapan tersebut, KKP memeriksa 74 peserta yang terlibat dalam penilaian dan verifikasi calon lokasi KNMP di wilayah Bali. Pembekalan ini merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak di 37 provinsi pada 26–30 Oktober 2026.
Kegiatan nasional berlangsung melalui konferensi video pada Selasa (27/10/2026), dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan menghadirkan Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi Suhufan.
Dalam rangkaian kegiatan di Kuta, Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP, Haerul, menekankan pentingnya objektivitas dan ketepatan data dalam menentukan kelayakan setiap calon lokasi.
Menurut Haerul, pembangunan KNMP tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan usulan daerah atau keinginan mendapatkan program pembangunan. Hal terpenting adalah memastikan adanya kebutuhan nyata masyarakat nelayan dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Penentuan lokasi KNMP harus benar-benar didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Kita harus memastikan masyarakat nelayannya memang ada, aktivitas perikanannya berjalan, dan terdapat potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Jangan sampai pembangunan dilakukan hanya karena ada usulan, tanpa melihat kebutuhan sebenarnya,” ujar Haerul.
Ia menjelaskan, penilaian calon lokasi mencakup keberadaan masyarakat nelayan, aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya, kesiapan koperasi, ketersediaan status lahan, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jalan dan transportasi.
Dukungan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Menurutnya, seluruh indikator tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Lokasi yang memiliki lahan belum tentu layak apabila tidak didukung masyarakat nelayan, potensi usaha perikanan, dan kesiapan pengelolaan.
“Tujuan penilaian ini bukan sekadar mencari lokasi yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kita harus memastikan pembangunan yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Hasil asesmen dari seluruh calon lokasi nantinya diserahkan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi yang layak direkomendasikan untuk pembangunan tahun 2027.
Melalui proses tersebut, KKP berupaya memastikan KNMP menjadi program pembangunan yang tepat sasaran, berbasis potensi wilayah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
