BALI 5/11/2026 — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya sekadar menyediakan lahan dan menyelesaikan konstruksi fisik. Kesiapan pengelolaan dan kemampuan masyarakat memanfaatkan fasilitas menjadi faktor penentu keberlanjutan program tersebut, tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Aspek pengelolaan menjadi salah satu perhatian utama dalam proses penilaian calon lokasi KNMP 2027. KKP telah membekali 74 peserta survei di wilayah Bali sebagai bagian dari persiapan verifikasi lapangan yang dilaksanakan serentak di 37 provinsi pada 26–30 Oktober 2026.
Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Haerul, menegaskan bahwa kesiapan koperasi harus diperiksa sejak tahap awal, bukan setelah pembangunan selesai.
Menurutnya, keberadaan koperasi secara administratif belum cukup untuk menjamin keberhasilan pengelolaan kawasan. Koperasi harus memiliki kemampuan menjalankan usaha, mengelola aset, dan melakukan pemeliharaan, agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada kesiapan pengelolaan. Koperasi harus dipastikan benar-benar siap, bukan hanya secara kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan usaha dan mengelola aset yang nantinya diserahkan,” ujar Haerul.
Dalam skema pelaksanaan KNMP, pemerintah kabupaten menyiapkan lahan, pembangunan fisik dilaksanakan oleh KKP, dan fasilitas yang telah selesai diserahkan kepada koperasi untuk dikelola. Skema ini menempatkan koperasi sebagai kunci keberlanjutan kawasan. Oleh karena itu, survei calon lokasi juga mengidentifikasi kematangan kelembagaan, potensi usaha, dan kemampuan pengelolaan di tingkat masyarakat.
Fasilitas yang dapat dikembangkan dalam kawasan KNMP antara lain cold storage, pabrik es, Stasiun Pangkalan Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), dan berbagai sarana pendukung kegiatan perikanan lainnya.
Haerul menjelaskan, penyediaan fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Tidak semua kawasan memiliki karakteristik usaha perikanan yang sama sehingga perencanaan kebutuhan infrastrukturnya juga harus disesuaikan secara cermat.
“Keberhasilan KNMP bukan hanya dilihat dari bangunan yang selesai. Yang lebih penting adalah apakah fasilitas tersebut dimanfaatkan, apakah koperasi mampu mengelola, dan apakah kegiatan ekonomi masyarakat nelayan bisa berjalan berkelanjutan,” jelasnya.
Pembekalan nasional berlangsung pada Selasa (27/10/2026), dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan menghadirkan Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi Suhufan.
Hasil asesmen selanjutnya akan diserahkan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan penentuan calon lokasi yang direkomendasikan.
Melalui pendekatan ini, KKP berupaya memastikan pembangunan KNMP tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi didukung kemampuan ekonomi yang mampu mengoperasikan dan memelihara fasilitas agar manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan.
