KUTA, BALI 5/11/2026— Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 diarahkan tidak hanya untuk membangun infrastruktur perikanan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi dan meningkatkan manfaat usaha bagi masyarakat nelayan.
Untuk memastikan tujuan tersebut tercapai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan persiapan penilaian dan verifikasi calon lokasi dengan melibatkan 74 peserta di wilayah Bali. Proses ini menjadi bagian dari survei nasional yang berlangsung serentak di 37 provinsi pada 26–30 Oktober 2026.
Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP 2027, Haerul, menegaskan bahwa potensi ekonomi masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik perikanan dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Karena itu, pembangunan fasilitas harus didasarkan pada potensi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“Setiap lokasi harus dilihat berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Kita perlu memastikan aktivitas perikanan yang berjalan, potensi perikanan tangkap maupun budidaya, serta sarana apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nelayan,” ujar Haerul.
Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas yang dapat dikembangkan dalam kawasan KNMP antara lain cold storage, pabrik es, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), serta berbagai sarana pendukung kegiatan perikanan lainnya.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kualitas hasil tangkapan, mendukung produktivitas, serta memperkuat rantai usaha perikanan dari kegiatan produksi hingga distribusi.
Namun, menurut Haerul, penyediaan infrastruktur harus didahului dengan pemetaan kebutuhan secara cermat. Fasilitas yang dibangun harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikelola secara berkelanjutan.
“Jangan sampai kita menyediakan fasilitas yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus mengikuti potensi wilayah dan aktivitas ekonomi nelayannya. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia benar-benar bisa digunakan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain potensi perikanan, kesiapan koperasi juga menjadi perhatian karena fasilitas yang telah selesai dibangun dalam skema program KNMP selanjutnya diserahkan kepada koperasi untuk dikelola.
Koperasi diharapkan mampu mengembangkan kegiatan usaha, mengelola fasilitas pendukung, serta memastikan layanan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan.
Untuk mendukung proses penilaian, KKP juga memeriksa keberadaan masyarakat nelayan, kesiapan lahan, ketersediaan listrik dan air bersih, akses jalan dan transportasi, serta dukungan pemerintah daerah dan keberterimaan masyarakat.
Pembekalan peserta survei di Bali merupakan bagian dari kegiatan nasional yang dibuka melalui konferensi video pada Selasa (27/10/2026) oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan menghadirkan Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi Suhufan.
Haerul menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kawasan yang dibangun, melainkan dari sejauh mana fasilitas yang tersedia mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Yang ingin kita dorong adalah kawasan nelayan yang benar-benar hidup. Fasilitasnya dimanfaatkan, koperasinya berjalan, aktivitas ekonominya berkembang, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Jadi, orientasinya bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana program ini memberikan dampak nyata bagi nelayan,” tambahnya.
Hasil survei seluruh calon lokasi nantinya diserahkan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi yang layak direkomendasikan pada program KNMP 2027.
Melalui pemetaan potensi dan kebutuhan tersebut, KNMP diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat pesisir dengan pembangunan yang disesuaikan pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
