MATARAM 5/11/2026 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat pesisir sebagai dasar penentuan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 112 peserta disiapkan untuk melakukan survei dan verifikasi lapangan agar fasilitas yang direncanakan benar-benar sesuai dengan karakter kegiatan perikanan di masing-masing kawasan.
Survei ini merupakan bagian dari rangkaian pembekalan nasional yang berlangsung serentak di 37 provinsi pada 26–30 Oktober 2026. Pengarahan nasional melalui konferensi video pada Selasa, 27 Oktober 2026, dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dan dihadiri Ketua Satgas KNMP, Mohamad Abdi Suhufan.
Di Mataram, Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP, Haerul, menekankan pentingnya akurasi dan objektivitas data. Informasi mengenai aktivitas nelayan, potensi perikanan tangkap dan budidaya, serta kondisi kawasan menjadi dasar untuk menentukan jenis fasilitas yang tepat.
Fasilitas yang dapat dikembangkan mencakup cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, pabrik es untuk kebutuhan produksi, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Namun, jenis dan jumlah fasilitas harus disesuaikan dengan hasil penilaian lapangan — tidak diterapkan secara seragam tanpa melihat kebutuhan masing-masing lokasi.
Karena itu, survei juga memeriksa kesiapan koperasi, ketersediaan dan status lahan, listrik, air bersih, akses jalan, serta transportasi. Penerimaan masyarakat dan dukungan pemerintah kabupaten maupun desa turut menjadi pertimbangan. Keseluruhan aspek tersebut diharapkan menjamin fasilitas yang dibangun terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi nelayan dan dapat dikelola secara berkelanjutan.
Dalam skema program, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan KKP melaksanakan pembangunan. Setelah selesai, fasilitas diserahkan kepada koperasi untuk dikelola. Pola ini menempatkan kesiapan kelembagaan lokal sebagai bagian krusial dari perencanaan, karena manfaat fasilitas sangat ditentukan oleh kemampuan pengelolaan setelah pembangunan selesai.
Hasil survei dan verifikasi akan disampaikan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat sebagai bahan rekomendasi. Dengan memetakan potensi dan kebutuhan sejak awal, KKP memastikan KNMP tidak hanya menghadirkan bangunan dan sarana, tetapi juga dukungan nyata yang relevan bagi kegiatan perikanan dan penguatan ekonomi masyarakat nelayan di NTB.
