AMBON 5/11/2026 — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menempatkan kesiapan kelembagaan dan kemampuan pengelolaan sebagai bagian penting dalam penilaian calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan kawasan nelayan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Di Provinsi Maluku, KKP membekali 288 peserta yang akan terlibat dalam penilaian dan verifikasi 239 calon lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan nasional yang berlangsung serentak di 37 provinsi pada 26–30 Oktober 2026.
Tenaga Ahli Analisis Data dan Penilaian Satgas KNMP, Haerul, menegaskan bahwa lokasi harus dinilai berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi faktual. Kesiapan koperasi, kepastian status lahan, potensi perikanan, serta dukungan infrastruktur dan pemerintah daerah harus dilihat secara menyeluruh.
“Pembangunan tidak cukup hanya memastikan tersedianya lahan dan fasilitas. Sejak awal perlu dilihat apakah fasilitas itu dibutuhkan, apakah koperasi siap mengelola, dan apakah masyarakat serta pemerintah setempat mendukung keberlanjutannya,” tegas Haerul.
Dalam skema program KNMP, pemerintah kabupaten menyiapkan lahan, pembangunan fisik dilaksanakan oleh KKP, dan setelah selesai fasilitas diserahkan kepada koperasi untuk dikelola. Oleh karena itu, kemampuan koperasi menjalankan usaha, merawat fasilitas, dan memberikan layanan kepada masyarakat nelayan menjadi penilaian penting.
Fasilitas yang dapat dikembangkan mencakup cold storage, pabrik es, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Penyediaannya harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing lokasi. Perencanaan bisnis, pengelolaan profesional, dan pendampingan masyarakat juga diperlukan agar fasilitas berfungsi optimal.
Tim survei memeriksa keberadaan masyarakat nelayan, aktivitas perikanan, potensi tangkap dan budidaya, status lahan, ketersediaan listrik, air bersih, akses jalan, serta keterterimaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Kesiapan koperasi juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
Pembekalan nasional dibuka oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dengan menghadirkan Ketua Satgas KNMP 2027, Mohamad Abdi Suhufan. Di Maluku, perguruan tinggi dan NGO juga turut mendukung proses survei.
Hasil asesmen akan diserahkan kepada Satgas KNMP di tingkat pusat sebagai dasar penentuan lokasi yang layak direkomendasikan. Melalui proses tersebut, KKP berupaya memastikan KNMP dibangun berdasarkan kebutuhan nyata, dikelola oleh koperasi yang siap, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.
