Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof Didin Damanhuri menegaskan bahwa masyarakat, khususnya pengusaha, jangan alergi dengan kata pribumi. Apalagi saat ini, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung ekonomi kerakyatan, yang salah satu fokusnya adalam membantu para pengusaha kecil dan lokal untuk berkembang.
“Ada sejarahnya terkait kata pribumi. Mungkin waktu itu, ada perbedaan pandangan antara Presiden Soeharto dengan Benny Moerdani, yang saat itu adalah Panglima ABRI, yang tidak terlalu suka dengan istilah itu. Ada semacam regulasi, untuk tidak lagi dibolehkan memakai istilah pribumi. Pelarangan istilah ini secara resmi pada tahun 1998, ditujukan untuk penyelenggaraan layanan pemerintah,” kata Prof Didin dalam salah satu acara.
Ia menyatakan, para pengusaha saat ini, harus bisa mendobrak dogma pribumi, seperti yang kerap digaungkan oleh para penjajah Belanda. Para pengusaha pribumi harus berupaya menjadikan usaha mereka bisa setingkat dengan usaha para pengusaha asing maupun aseng. Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakannya mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
“Seperti ASPRINDO, yang mengusung kata pribumi, sekarang sudah memiliki jaringan di hampir seluruh Indonesia. Sudah beberapa tahun ini bergerak, cabang-cabangnya ada di hampir semua provinsi. Bahkan, kemarin ada acara di Sulawesi Selatan, meresmikan pengurus baru. Saya ikut juga di sana,” ungkapnya.
Prof Didin menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo memang tidak menegaskan kata pribumi itu sendiri, tapi muncul kerangka people center development. Kebijakannya pun membawa substansi ekonomi kerakyatan.
“Kerangka ekonomi rakyat itu diterjemahkan dalam Asta Cita. Salah satunya MBG. Modelnya, perbaikan gizi masyarakat bawah. Kemudian ada koperasi desa, yang ambisinya 82.000 desa sekaligus, tapi akhirnya sekarang prioritasnya 40.000 desa dulu. Swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, perumahan rakyat 3,5 juta, macam-macam. Tidak terlalu eksplisit dengan istilah pribumi, tetapi ya rakyat, yang umumnya mayoritas pribumi. Prabowo tidak menggunakan istilah itu, tetapi substansinya, ekonomi untuk rakyat itu yang dijalankan,” ujarnya.
Dengan kebijakan Presiden Prabowo ini, ia menilai ada pergeseran paradigma pembangunan. Jika sejak awal reformasi sampai akhir era Jokowi, pembangunan lebih bersifat big push, yaitu infrastruktur besar-besaran atau dan lain-lain sebagainya. Namun di era Prabowo ini mulai bergeser ke people center development.
“Dengan perubahan pembangunan ekonomi ini, seharusnya para pengusaha bisa memanfaatkan momen. Berkolaborasi dan membangun sentra ekonomi di skala lokal. Membangun kekuatan ekonomi daerah, agar bisa maju bersama,” tegas Prof Didin.
Terakhir, ia menambahkan, program Program Asta Cita seperti MBG, KDMP, Swadembada pangan dan energi, sekolah rakyat, perumahan rakyat adalah paradigma dari Ekonomi Rakyat. Tapi karena tanpa perencanaan yang matang, maka implementasinya banyak mnimbulkan masalah. Antara lain memotong anggaran lain seperti pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, anggaran desa, dll sehingga mmgganggu sektor lain. Bahkan, BGN saat ini telah menjadi sumber korupsi besar dan tak tertutup kemungkinan bisa terjadi juga di program KDMP.
“Tanpa tata kelola yang baik dan lemah pengawasan, program ekonomi untuk rakyat tersebut, malah mnimbulkan merosotnya kepercayaan terhadap Pemerintah dan program ekonomi kerakyatan itu sendiri,” pungkas Prof Didin.
