Jakarta, (04 November 2026) — Memperhatikan situasi kebangsaan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini, Maklumat Matraman menyampaikan sikap tegas bahwa negara harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Pemerintahan tidak boleh berjalan hanya untuk melayani kepentingan elite politik, kelompok tertentu, maupun oligarki. Kekuasaan negara pada hakikatnya merupakan amanat rakyat yang harus dijalankan secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itu, Maklumat Matraman menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:
1. Pulihkan daya beli dan kesejahteraan rakyat
Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, meringankan beban ekonomi masyarakat, serta tidak terus-menerus membebani rakyat dengan kebijakan perpajakan yang menggerus daya beli. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan kesejahteraan harus menjadi prioritas.
2. Hentikan sementara Danantara dan Kopdes Merah Putih sampai ada transparansi dan akuntabilitas
Kami mendesak agar pelaksanaan program Danantara dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihentikan sementara sampai tersedia jaminan transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, serta mekanisme pengendalian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Presiden harus bertanggung jawab atas persoalan keselamatan masyarakat
Presiden Prabowo Subianto harus memberikan penjelasan dan memastikan pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk persoalan paparan karbon monoksida dan dampak kebakaran hutan serta lahan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Keselamatan anak-anak dan masyarakat tidak boleh dikorbankan atas nama program pemerintah.
4. Kembalikan marwah dan netralitas Polri
Kami mendesak Kapolri untuk memastikan Kepolisian Republik Indonesia menjalankan tugas secara profesional, independen, dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik praktis maupun alat kekuasaan.
Polri harus berdiri di atas semua golongan dan mengabdi kepada hukum serta kepentingan masyarakat.
5. Usut tuntas dugaan penyadapan ilegal dan adili pihak yang bertanggung jawab
Kami mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penyadapan ilegal, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga memerintahkan, melaksanakan, maupun terlibat di dalamnya.
Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, merampas hak privasi, atau mengancam kebebasan warga negara. Seluruh proses harus dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Usut dugaan tindakan subversif dan pelanggaran hukum secara objektif
Maklumat Matraman mendesak agar berbagai dugaan tindakan yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak yang disebut terkait dengannya diperiksa secara objektif, independen, dan berdasarkan bukti hukum.
Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum.
7. Evaluasi dan bersihkan birokrasi negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan
Kami mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, institusi Polri, TNI, KPK, Kejaksaan, serta lembaga negara dan perusahaan BUMN, termasuk posisi komisaris.
Evaluasi tersebut harus memastikan seluruh pejabat bekerja berdasarkan profesionalisme, integritas, dan kepentingan bangsa, bukan loyalitas kepada individu maupun kelompok politik tertentu. Setiap indikasi konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan harus ditindaklanjuti secara hukum.
8. Kembalikan jati diri bangsa yang berdaulat, berdikari, dan bermartabat
Indonesia harus kembali berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat, kemandirian bangsa, keadilan sosial, serta kepribadian nasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum.
Negara wajib menjamin hak-hak rakyat, melindungi kebebasan warga negara, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.
DESAK TINDAK LANJUT, JANGAN ABAIKAN SUARA RAKYAT
Seluruh tuntutan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata dan terukur. Pemerintah tidak boleh terus mengabaikan keresahan serta aspirasi masyarakat.
Apabila pemerintah tidak mampu menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan kepercayaan publik, Maklumat Matraman menyerukan agar ditempuh mekanisme konstitusional untuk mengembalikan mandat kepada rakyat, termasuk mendorong pemilu ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintahan harus bekerja untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan.
Ayo, Bung! Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat!
MAKLUMAT MATRAMAN
Jakarta, 4 November 2026
PARA PENYAMPAI MAKLUMAT:
1. Edysa Girsang (eks Kertanegara, Front Jakarta)
2. Bambang Sri Pujo (Unkris)
3. Josh Napitupulu (eks Trisakti)
4. Togi (eks Trisakti)
5. Toni Chenimo (eks Tunas Patria, Front Kota, Volksfront)
Elemen dan jejaring yang tercantum:
98 Garis Lucu, IKA 98, Gerak 98.
Megaria, 4 November 2026.
(RED)
