Pemimpinmasadepan.news – Dewan Pimpinan Pusat Komite Generasi Muda Timur Indonesia (DPP KOGAMTI) mendukung langkah pemerintah memprioritaskan aktivasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), khususnya kawasan Indonesia Timur.
Ketua Umum DPP KOGAMTI, Afandi Somar, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mempercepat pemerataan akses gizi sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan hingga wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan dasar.
“Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang sangat membutuhkan program prioritas seperti MBG. Ketika pemerintah menyasar wilayah 3T terlebih dahulu, itu menunjukkan kehadiran negara bagi anak-anak di daerah tertinggal dan perbatasan,” ujar Afandi Somar di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Afandi, pembenahan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG menjadi langkah penting agar program tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
KOGAMTI menilai pemerataan gizi tidak boleh berhenti di wilayah perkotaan. Program MBG harus menjangkau sekolah-sekolah di pelosok, termasuk kawasan terluar dan daerah dengan akses layanan dasar yang masih terbatas.
“Kami di KOGAMTI siap mengawal kebijakan ini. Jangan sampai anak-anak di daerah tertinggal kembali tertinggal dalam pemenuhan gizi dan kesehatan. Prioritas pemerintah terhadap wilayah 3T harus kita dukung bersama demi melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas,” kata Afandi.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah melakukan pembenahan tata kelola dan SOP terhadap sekitar 27.000 titik pelaksanaan MBG yang telah berjalan.
“Mengizinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27.000 ini. Kami harus pastikan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain,” ujar Sudaryono, Kamis (27/8/2026).
Setelah proses pemetaan dan pembenahan tata kelola selesai, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang dinilai paling membutuhkan. Wilayah 3T disebut menjadi salah satu fokus utama untuk aktivasi program MBG pada September 2026.
Sejumlah wilayah yang disebut antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta daerah lain yang masuk kategori 3T.
“Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan. Daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu, mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas,” jelasnya.
Bagi KOGAMTI, kebijakan tersebut bukan sekadar soal perluasan program, tetapi juga bagian dari upaya memastikan hak anak-anak Indonesia atas pemenuhan gizi dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk di kawasan timur Indonesia.
