Garut – Ambruknya sebagian ruang kelas di SDN Mekarsari 3, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi peristiwa serius yang menyorot langsung kualitas pengawasan dan pemeliharaan sarana pendidikan di daerah. Insiden ini bukan sekadar bangunan tua yang runtuh, melainkan membuka pertanyaan lebih dalam tentang fungsi pengawasan sekolah dan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Bangunan tersebut dilaporkan roboh dalam kondisi kosong. Tidak ada korban jiwa karena kejadian tidak berlangsung saat aktivitas belajar mengajar. Namun, fakta bahwa ruang kelas bisa ambruk menandakan adanya kerusakan struktural yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diduga telah berlangsung dalam waktu lama.
Indikasi Kerusakan Lama
Berdasarkan keterangan sejumlah orang tua murid, kondisi ruang kelas yang ambruk tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Atap bocor saat hujan, plafon rusak, dinding retak, serta kayu penyangga yang lapuk disebut sebagai pemandangan yang kerap terlihat.
“Kalau hujan sering bocor. Anak-anak kadang dipindahkan ke kelas lain,” ujar seorang wali murid saat ditemui awak media, Rabu (11/02/2026).
Keterangan ini menguatkan dugaan bahwa kerusakan bangunan bukan peristiwa mendadak, melainkan telah berada pada tahap yang seharusnya masuk kategori berisiko. Dalam kondisi seperti itu, langkah pencegahan semestinya menjadi prioritas.
Dana BOS dan Pertanyaan Publik
Sekolah dasar negeri secara rutin menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan untuk mendukung operasional pendidikan, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana ringan. Dalam konteks ini, publik mempertanyakan sejauh mana dana tersebut dimanfaatkan untuk menjaga kelayakan ruang belajar.
Perbaikan atap bocor, plafon rusak, atau dinding retak merupakan bentuk pemeliharaan yang secara umum diperbolehkan dalam penggunaan Dana BOS. Ketika kerusakan dibiarkan berlarut hingga berujung ambruk, wajar jika muncul pertanyaan mengenai perencanaan dan prioritas pemeliharaan.
Masyarakat mendorong adanya keterbukaan informasi terkait: Alokasi Dana BOS untuk pemeliharaan bangunan, Laporan kondisi ruang kelas dalam beberapa tahun terakhir, Tindak lanjut yang telah atau belum dilakukan.
Transparansi dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan tetap terjaga.
Fungsi Pengawasan Disdik Dipertanyakan
Selain pihak sekolah, perhatian juga tertuju pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sebagai instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan. Monitoring kondisi fisik bangunan sekolah menjadi bagian dari tanggung jawab struktural untuk menjamin keselamatan peserta didik.
Publik mempertanyakan apakah inspeksi kondisi bangunan dilakukan secara berkala dan apakah laporan kerusakan telah sampai ke dinas terkait. Jika kerusakan berat memang sudah lama terjadi, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang berjalan.
Insiden ini menunjukkan pentingnya deteksi dini terhadap bangunan sekolah yang tidak lagi layak pakai. Tanpa pengawasan yang efektif, risiko terhadap keselamatan siswa akan terus berulang.
Keselamatan Siswa sebagai Prioritas Utama
Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Ketika ruang kelas ambruk, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan tidak boleh berada di urutan belakang dalam pengelolaan pendidikan.
Di tengah berbagai program peningkatan mutu pendidikan, kondisi fisik sekolah tetap menjadi fondasi utama. Ruang belajar yang tidak layak tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga berpotensi membahayakan peserta didik.
Dorongan Evaluasi dan Pendataan Ulang
Masyarakat mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah, khususnya bangunan yang telah berusia tua atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Pendataan ulang, penanganan cepat, serta keterbukaan informasi dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Insiden di SDN Mekarsari 3 diharapkan menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar catatan insidental.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut masih diupayakan untuk dimintai keterangan terkait langkah penanganan pascakejadian dan evaluasi yang akan dilakukan.(***)
