Pemimpinmasadepan.news – Presidium Mitra BGN Indonesia mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI, para mitra menyoroti sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut tidak beroperasi atau mengalami suspensi. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi mitra yang sebelumnya telah menginvestasikan modal untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur SPPG.
Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (AMBGN) yang juga Panglima Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan persoalan yang dibawa ke DPR bukan sekadar menyangkut operasional dapur, tetapi juga kepastian terhadap investasi para mitra.
“Ada 13 ribu dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspensi oleh Kepala BGN yang baru,” kata Aweng.
Investasi Rp26 Triliun Dipertanyakan
Aweng menyebut para mitra telah mengeluarkan investasi sekitar Rp26 triliun untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah.
Menurutnya, investasi tersebut merupakan dana yang telah dikeluarkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Saya ingin katakan kepada Republik ini, rakyat Indonesia hari ini menitipkan pesannya kepada saya untuk disampaikan kepada negara ini bahwa ada Rp26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak,” ujar Aweng.
Para mitra mempertanyakan kepastian atas investasi tersebut apabila dapur yang telah dibangun dan dipersiapkan kemudian tidak dapat beroperasi atau mengalami suspensi.
Dampaknya, menurut mereka, tidak hanya menyangkut modal yang telah dikeluarkan, tetapi juga biaya pembangunan, pengadaan peralatan, tenaga kerja, serta kewajiban pembiayaan yang tetap berjalan.
Karena itu, Presidium Mitra BGN Indonesia meminta adanya penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan penghentian atau suspensi, termasuk kriteria, mekanisme, dan kepastian status dapur SPPG yang terdampak.
Minta Kepala BGN Sudaryono Hadir
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, secara khusus meminta DPR menghadirkan Kepala BGN Sudaryono dalam forum resmi.
“Pak, kami ingin sekali BGN hadir untuk RDPU. Kami minta dihadirkan Sudaryono,” ujar Herwil.
Menurut para mitra, kehadiran Kepala BGN diperlukan agar persoalan yang terjadi di lapangan dapat dijelaskan secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak.
Mereka ingin memperoleh kejelasan mengenai alasan sejumlah dapur SPPG tidak dioperasionalkan, dasar penerapan suspensi, serta kepastian terhadap investasi dan keberlanjutan usaha para mitra.
Herwil juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan BGN yang dinilainya menimbulkan persoalan bagi mitra di lapangan.
“Kami minta supaya dihadirkan hari ini Sudaryono. Dia terlalu buat kacau Indonesia ini,” sambung Herwil.
Pernyataan tersebut merupakan kritik dan pandangan dari pihak mitra terhadap kebijakan BGN.
DPR Diharapkan Fasilitasi Penyelesaian
Presidium Mitra BGN Indonesia berharap DPR dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan para mitra dengan pimpinan BGN dalam forum resmi.
Mereka meminta persoalan tersebut dibahas secara terbuka agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai status dapur SPPG serta arah kebijakan operasional ke depan.
Menurut para mitra, di balik setiap dapur terdapat investasi, bangunan, peralatan, tenaga kerja, dan berbagai kewajiban pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung program pemerintah.
Karena itu, mereka berharap setiap kebijakan terkait operasional SPPG juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan investasi dan usaha para mitra.
Menunggu Kepastian dari BGN
Audiensi dengan DPR menjadi langkah Presidium Mitra BGN Indonesia untuk mendorong adanya dialog langsung dengan pimpinan BGN.
Para mitra berharap DPR dapat memfasilitasi pertemuan resmi dengan Kepala BGN Sudaryono guna memperoleh jawaban mengenai status sekitar 13 ribu dapur SPPG yang disebut tidak beroperasi atau mengalami suspensi.
Mereka menegaskan bahwa kedatangan ke DPR merupakan upaya untuk meminta kepastian, transparansi, dan kejelasan kebijakan atas investasi yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
Kini, para mitra menunggu penjelasan pemerintah dan BGN mengenai status dapur-dapur SPPG tersebut serta kepastian operasionalnya ke depan.
