PERMA Buru Selatan Jakarta Kecam Tindakan Oknum Polisi yang Viralkan Tokoh Adat dengan Narasi Menyesatkan

PEMIMPIMMASADEPAN. NEWS _ Jakarta – Persatuan Mahasiswa Adat (PERMA) Buru Selatan Jakarta mengecam keras tindakan seorang oknum polisi yang diduga menggunakan akun Facebook bernama Agung Dtn karena telah memviralkan seorang tokoh adat dengan narasi menyesatkan di media sosial. Dalam unggahannya, oknum tersebut menuduh tokoh adat itu melakukan pemalakan terhadap pengguna jalan.
Padahal berdasarkan fakta di lapangan, tokoh adat yang bersangkutan justru tengah melakukan perbaikan jalan rusak di kawasan Jembatan Hapakik, jalur lintas Namlea -namrole secara swadaya demi kelancaran akses transportasi masyarakat. Atas upaya, tenaga, dan kerja keras yang telah dilakukan tersebut, masyarakat hanya meminta sumbangan sukarela dari para pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat, bukan tindakan pemalakan seperti yang dituduhkan.
Tindakan oknum polisi tersebut dinilai tidak hanya mencoreng martabat tokoh adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat adat secara keseluruhan. Selain itu, penyebaran foto dan video tanpa izin disertai informasi yang tidak benar dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum.
PERMA Buru Selatan Jakarta menegaskan bahwa mereka meminta oknum dengan akun FB Agung Dtn untuk segera melakukan klarifikasi terbuka serta menyampaikan permintaan maaf kepada tokoh adat yang difitnah, atas narasi tidak etis dan tidak berdasar yang telah disebarkan.
Organisasi mahasiswa adat ini juga menegaskan komitmennya untuk menempuh langkah hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak yang bersangkutan. Mereka menyatakan siap melaporkan kasus ini ke Propam Polda Maluku serta melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri Jakarta sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap martabat masyarakat adat.
PERMA Buru Selatan Jakarta berharap agar institusi kepolisian dapat bersikap profesional, objektif, serta menindak setiap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran etika maupun hukum. Mereka menegaskan bahwa masyarakat adat patut dihormati, sebagaimana amanah konstitusi yang mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional mereka.