JAKARTA – Prabowo Subianto sebelum 2019 adalah penulis buku Paradox Indonesia, politisi yang anti kebocoran Kapal Negara Indonesia akibat pencurian oleh asing. Prabowo juga menjadi antitesa rezim boneka oligarki. Ia adalah pendekar patriotik yang menjadi harapan dan dambaan rakyat.
Tapi tahun 2019 Prabowo masuk ke kapal bocor itu untuk menambalnya dari dalam. Siapa sangka, ia kemudian melebur menjadi satu. Sang pendekar menjadi bagian dari tim kapal yang bocor itu. Mungkin seperti judul film: “Sang Pendekar di Sarang Penyamun”. Dan sudah satu tahun (2025) Prabowo menjadi nakhoda bagi kapal bocor itu. Mengawali tahun 2026, Partai Masyumi menyoroti bahwa sepertinya Paradox Indonesia itu telah menjelma menjadi “Paradox Prabowo”.
“Sebagai contoh, visi Prabowo meraih pertumbuhan 8% menuju Indonesia Emas adalah sangat jelas dan menantang. Tapi bagaimana mungkin itu bisa dicapai jika 50% timnya adalah warisan lama, yang sebelumnya hanya mampu mencapai stagnan di angka 5% dan tidak berkualitas (low quality growth); bagaimana mungkin hasil yang berbeda dicapai dengan metode dan orang yang sama”, demikian tegas Ketua Umum Partai Masyumi Dr. Ahmad Yani SH., MH, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan sikap tanggal 5 Januari 2026.
Partai Masyumi justru melihat bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah “the wrong man on the strategic place” (orang yang salah pada tempat yang strategis), dan berbahaya sekali, memberikan kekuasaan kepada mereka yang tidak memiliki kredibilitas, tidak kompeten, dan nirintegritas.
Contoh lainnya adalah Sumber Daya Alam (SDA). Patriotisme Prabowo yang dulu lantang menyuarakan anti-perampasan, kini diuji oleh realitas pahit. Buktinya, “ketika kejahatan ekologis—seperti bencana di Sumatera—tak segera diusut dan insentif pajak (tax holiday) bagi asing masih diobral tanpa evaluasi tajam, SDA justru berubah menjadi kutukan (resource curse) dan kontribusi PNBP dari SDA sangat kecil”, demikian ungkap mantan Politisi DPR periode 2009-2014 itu.
Senada dengan itu, janji garang pemberantasan korupsi pun dinilai kian sayup. Ikrar Prabowo untuk “mengejar koruptor hingga ke Antartika” seolah terbentur tembok tebal ketika negara justru dipaksa menanggung beban inefisiensi proyek IKN dan kerugian Kereta Cepat Whoosh. Di mata Masyumi, pembiaran terhadap indikasi korupsi rezim lama, kemelut ijazah palsu, hingga penyerobotan tanah rakyat oleh oligarki menyiratkan satu pesan menyedihkan, bahwa mungkin “sang macan sudah ompong”. Alih-alih mengusut tuntas, negara malah mengambil alih kekisruhan inefisiensi itu menjadi beban anggaran.
Paradoks yang paling melukai rasa keadilan publik, menurut Ahmad Yani, terletak pada etika kenegarawanan. Teriakan partisan seperti “Hidup Jokowi” dari seorang Presiden dianggap mencederai posisi Prabowo sebagai pemimpin seluruh rakyat. Situasi ini menjadi ironi tragis jika disandingkan dengan peringatan dari Menteri Pertahanan-nya sendiri tentang bahaya “musuh dalam selimut” atau “negara di dalam negara”. Bagi Masyumi, “seorang negarawan seharusnya tidak berpihak pada penyandang dana atau pendukung politik, melainkan pada kebenaran dan idealisme public”, demikian tegas Ahmad Yani.
Atas dasar tersebut, Partai Masyumi menuntut langkah tegas Presiden demi penyelamatan bangsa:
1. Luruskan Kiblat Bernegara. Presiden harus kembali ke rel konstitusi. Usai pemilu, Prabowo harus menanggalkan baju partisannya dan berdiri murni sebagai Presiden Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, bukan presiden untuk para pendukungnya saat pilpres.
2. Bersihkan Kabinet. Masyumi menuntut “bersih-bersih” total. Anasir oligarki dan residu rezim lama yang terbukti non-performing dan membebani negara harus segera dikeluarkan. Kabinet wajib diisi figur berakhlak dan berkompeten demi mengejar target pembangunan.
3. Penegakan Hukum Radikal. Janji mengejar koruptor ke Antartika harus dibuktikan. Masyumi mendesak pemberantasan mafia hukum, tanah, dan tambang secara masif, serta pengusutan tuntas pelaku kejahatan ekologis, bukan sekadar menata ruang demi pesanan pemodal.
4. Kedaulatan Ekonomi. Kembalikan mandat konstitusi bahwa kekayaan alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Hentikan penghambaan ekonomi pada investor asing yang merugikan, dan pastikan setiap jengkal SDA memberikan nilai tambah nyata, bukan sekadar angka statistik semu.
“Tanpa pelurusan kembali kiblat pembangunan pada konstitusi dan pembersihan Kabinet dari anasir rezim lama yang tidak kompeten dan berintegritas, mustahil visi Prabowo yang demikian cemerlang itu dapat dicapai”, demikian ditutup oleh Ahmad Yani. “Red ; Hanan Fauzi
