Pemimpinmasadepan.news – Persoalan pembayaran biaya pembangunan dapur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius. Sejumlah pemilik dan investor dapur mengaku telah mengeluarkan modal pribadi, bahkan mengambil pinjaman, namun penggantian biaya yang dijanjikan pemerintah belum diterima hingga berbulan-bulan.
Kondisi tersebut menimbulkan beban finansial yang semakin berat. Para investor yang telah membangun dapur di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan 3T, kini harus menghadapi kewajiban pembayaran kepada bank, lembaga pembiayaan maupun pemberi pinjaman lainnya.
Padahal, sejak awal terdapat harapan bahwa biaya pembangunan akan diganti pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika pembayaran tak kunjung terealisasi, sebagian dapur terpaksa berhenti beroperasi dan fasilitas yang telah dibangun menjadi tidak termanfaatkan secara optimal.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut investasi. Di baliknya terdapat nasib para pemilik dapur, pekerja, pemasok, masyarakat, serta anak-anak penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan akses makanan bergizi.
Ketidakpastian tersebut semakin membutuhkan perhatian menyusul berbagai persoalan yang berkembang dalam tata kelola program, termasuk proses evaluasi, kebijakan anggaran dan dugaan persoalan hukum yang turut memengaruhi keberlangsungan program.
Karena itu, diperlukan penyelesaian yang terbuka, terukur dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak. Pemerintah diharapkan tidak membiarkan para investor menanggung sendiri beban pembiayaan atas fasilitas yang dibangun untuk mendukung program pemerintah.
Panggilan kepada Seluruh Pihak yang Merasa Dirugikan
Sebagai bentuk kepedulian dan upaya mencari jalan keluar bersama, seluruh pemilik dapur, investor, mitra, maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau memiliki persoalan terkait pembangunan dan operasional dapur MBG diharapkan hadir pada Rabu, 26 Agustus 2026, di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN).
Kehadiran para pihak menjadi penting untuk menyampaikan secara langsung kondisi, bukti, kendala pembayaran, beban pembiayaan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Kami mengajak seluruh pihak yang merasa dirugikan untuk hadir. Jangan hanya menyampaikan keluhan dari jauh. Datang, sampaikan persoalannya, bawa datanya, dan mari kita dudukkan masalah ini secara terbuka untuk mencari solusi. Mereka telah membangun fasilitas untuk menjalankan program pemerintah. Karena itu, pemerintah juga harus hadir memberikan kepastian,” tegas pernyataan yang disampaikan.
26 Agustus bukan sekadar agenda pertemuan. Ini momentum untuk membuka persoalan, mendengar langsung suara para investor dan pemilik dapur, serta mendorong kepastian penyelesaian.
Program MBG harus berjalan. Anak-anak harus mendapatkan makanan bergizi. Namun, keberlangsungan program juga harus dibangun di atas tata kelola yang sehat, transparan, adil, dan memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaannya.
