Jakarta, 2025 – Dewan pimpinan pusat Gerakan intelektual merah putih menyambut kontroversi pembentukan tim reformasi polri antara presiden prabowo dan kapolri listyo sigit prabowo, DPP Gerakan intelektual merah putih menilai situasi nasional belakangan ini untuk merumuskan kembali fungsi polri sebagai penegak hukum sebagai orotoritas tertinggi maka Presiden Prabowo Subianto dinilai lebih layak membentuk tim reformasi Polri dibandingkan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal ini dikarenakan Presiden memiliki otoritas dan legitimasi yang lebih besar untuk melakukan perubahand substansial dalam tubuh kepolisian dengan melibatkan tokoh -tokoh penting. Kami DPP GIMP mengajak solidaritas masyarakat sipil untuk melakukan aksi demostrasi minggu pertam bulan oktober di depan mabes polri dalam rangka mendukung tim reformasi polri versi presiden prabowo, ujar Ali Ketua umum DPP Gerakan intelektual merah putih
Alasan kelayakan Presiden Prabowo lebih layak memebentuk tim reformasi polri:
Otoritas dan Legitimasi seorang presiden :
Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo memiliki otoritas dan legitimasi yang lebih besar untuk melakukan perubahan substansial dalam tubuh kepolisian.
Keterwakilan Masyarakat : Presiden Prabowo dipilih langsung oleh rakyat, sehingga sehingga sebagai kepala negara memiliki tanggun jawab penting atas keterwakilan masyarakat ( publik ). Sebagai kepercayaan untuk merumuskan suatau kebijakan termasuk reformasi Polri.
Kemampuan untuk Mengatasi Resistensi :
Sebagai pimpinan tertinggi Presiden Prabowo memiliki kemampuan untuk mengatasi resistensi dari internal Polri dan pihak-pihak lain yang tidak mendukung reformasi polri dengan penuh pertimbangan demi terciptapnya polri untuk rakyat
Kontroversi reformasi polri memicu dua Tantangan yang Dihadapi antara kapoli dan presiden :
Problem Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pembentukan tim reformasi Polri oleh Presiden Prabowo dan Kapolri dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kepentingan akan tetapi sikap presiden falam membentuk sesuai dengan situasi institusi belakang ini banyak hal yang belum selesai bahkan sampai pada aksi demostrasi Agustus 2025 padahal kapolri saat ini adalah kapolri dari masa presiden ke 7 hingga ke presiden ke 8.
Resistensi dari Internal Polri : Pembentukan tim reformasi Polri dapat menimbulkan resistensi dari internal Polri yang tidak mendukung perubahan, maka inisiatif presiden prabowo merupakan langka kongkrit untuk menuju perubahan dan menhindari penyimpangan atas kepentingan.
Solusi reformasi polri, Kebutuhan akan Perubahan Substansial
Meningkatkan Kepercayaan Publik:
Polri perlu melakukan perubahan substansial untuk meningkatkan kepercayaan publik yang saat ini berada diangka 45%
Mendorong Akuntabilitas: Polri perlu meningkatkan akuntabilitas dan menanggapi kritik masyarakat untuk membangun citra positif- Sinergi antara Tim Presiden dan Pihak-Pihak yang Terkait.
Tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat reformasi di tubuh kepolisian.
Penjelasan Resmi presiden :
Presiden Prabowo perlu memberikan penjelasan resmi tentang tujuan pembentukan tim reformasi Polri dan implikasinya bagi masa depan reformasi kepolisian di Indonesia.
