Jakarta – Tragedi tabrakan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, terus menuai sorotan tajam. Tak hanya pemerintah dan DPR, organisasi masyarakat sipil pun mulai lantang menyuarakan tuntutan perubahan total sistem keselamatan perkeretaapian di Indonesia. Salah satunya datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Jakarta, Paisal Sangadji.
Insiden tragis yang merenggut sedikitnya 15 jiwa dan melukai puluhan lainnya ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kecelakaan biasa.
Kronologi kejadian bermula ketika sebuah taksi listrik Green SM tertemper KRL di perlintasan sebidang JPL 85, yang kemudian memicu sejumlah rangkaian peristiwa beruntun.
KRL yang berhenti akibat insiden tersebut kemudian diikuti oleh memberhentinya satu rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur. Pada saat inilah KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang gagal berhenti tepat waktu hingga akhirnya menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti.
Kecelakaan itu menyoroti berbagai kelemahan mendasar dalam sistem transportasi publik kita, mulai dari lemahnya sistem persinyalan, rawanannya perlintasan sebidang, hingga minimnya koordinasi antarunit pengendali. Publik pun khawatir bahwa ini bukan kejadian pertama dan bisa menjadi kelam jika tidak ada perbaikan total.
Atas dasar itulah, Paisal Sangadji mendesak Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk segera melakukan evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap manajemen keselamatan transportasi darat.
“Insiden di Stasiun Bekasi Timur adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Sebuah indikasi nyata adanya kegagalan sistemik yang tak bisa ditoleransi lagi,” tegas Paisal Sangadji dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Paisal secara tegas menuntut perbaikan sistem persinyalan dan pengendalian dengan memastikan teknologi proteksi perjalanan kereta seperti “Automatic Train Protection” (ATP) segera diimplementasikan secara merata.
Ia juga mendesak penanganan total terhadap sekitar 1.800 perlintasan sebidang rawan di Indonesia, termasuk menutup atau membangun flyover untuk memisahkan jalur.
Selain itu, audit manajemen internal KAI menurutnya harus segera dijalankan untuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pengaturan lalu lintas kereta, terutama pada jalur padat yang bercampur antara kereta komuter dan jarak jauh.
Tak ketinggalan, ia juga meminta inspeksi keselamatan terhadap seluruh armada angkutan umum, khususnya taksi listrik, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Keselamatan jiwa rakyat tidak bisa lagi dipertaruhkan hanya demi efisiensi biaya atau operasional,” ujar Paisal dengan nada tegas. “Pemerintah harus berani bertindak tegas dan segera. Jika perlu, stop operasi di jalur rawan sampai semua sistem keamanan terjamin,” tambahnya.
Seruan ARUN itu menambah panjang daftar tuntutan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan gebrakan nyata pasca tragedi ini. Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek persinyalan dan pengamanan perlintasan.
Di tingkat pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan KAI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan anggaran Rp 4 triliun untuk pembangunan flyover di 1.800 perlintasan rawan.
Menanggapi langkah Presiden Prabowo tersebut, Ketua Umum DPD ARUN Jakarta, Paisal Sangadji, menyampaikan apresiasi positif.
“Kami dari ARUN Jakarta memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya membangun flyover dan pos penjagaan di setiap perlintasan rel kereta api. Ini adalah langkah konkret yang selama ini dinanti,” ujar Paisal.
Tak ketinggalan, pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembangunan “double-double track” (jalur ganda) di lintas Bekasi-Cikarang harus segera dijalankan untuk memisahkan jalur KRL dan kereta antar kota.
Di tengah duka yang mendalam, ARUN Jakarta melalui ketua umum, Paisal Sangadji, mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengawal proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT.
Hasilnya lanjut Paisal, harus menjadi landasan kebijakan yang konkret, terukur, dan diawasi. Momentum ini harus menjadi titik balik bagi hadirnya transportasi publik yang benar-benar aman, nyaman, dan disiplin.
