Jakarta, Sabtu Tgl 10 Mei 2025 | Memasuki enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Asosiasi Pengusaha Pribumi Nusantara Indonesia (ASPRINDO) menyampaikan harapan agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi. ASPRINDO menekankan pentingnya kebijakan yang mampu memberikan dampak positif pada seluruh sektor perekonomian serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Kebijakan Berbasis Kajian Mendalam untuk Dukung Pengusaha Pribumi
Sekjen Asprindo, Ana Mustamin, menegaskan perlunya kajian mendalam sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan pengusaha bermodal besar, tetapi juga memperhatikan kepentingan pengusaha pribumi yang mayoritas bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pengusaha di Indonesia ini kan banyak. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada pengusaha pribumi, yang mayoritas skala usahanya menengah atau kecil. Sehingga, sektor usaha menengah dan kecil itu bisa bergerak, yang pada ujungnya bisa menggerakkan perekonomian,” ujar Ana dalam wawancara dengan Kedai Pena, Jumat (9/5/2025).
Multiplikasi Ekonomi dari Aktivitas UMKM
Ana menjelaskan, ketika sektor UMKM bergerak, efeknya akan terasa pada peningkatan daya beli masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pelemahan daya beli yang terjadi belakangan ini dapat diatasi jika usaha-usaha kecil mendapat ruang untuk berkembang.
“Karena jika satu usaha bergerak, maka akan ada usaha-usaha kecil di sekitarnya yang ikut bergerak. Berbeda dengan pengusaha skala besar. Mereka sudah ada jaringannya sendiri, jadi dampaknya tak akan menyentuh hingga masyarakat yang paling bawah,” tambahnya.
Ketimpangan Ekonomi dan Tantangan Regulasi
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam kontribusi ekonomi. Menurut Ana, meskipun pengusaha pribumi yang mayoritas UMKM mencakup 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia, kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 60 persen. Sementara itu, 40 persen PDB dikuasai oleh satu persen pengusaha skala besar.
Sekjen Asprindo, Ana Mustamin | Foto: Dok Pribadi
“Ini bukan tentang etos kerja. Tapi regulasi yang ada memang tidak membuka pintu lebar bagi para pengusaha pribumi. Misal, masalah akses perbankan saja. Karena usaha mereka besar, aksesnya sangat gampang. Berbeda, kalau pengusaha kecil. Tanpa agunan, mereka sulit mengakses perbankan,” ungkapnya.
Sekjen Asprindo, Ana Mustamin | Foto: Dok Asprindo
Peluang Ekonomi dari Program Pemerintah
Sebagai contoh, Ana menyinggung program penyediaan 3.000 rumah subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia menilai, pemerintah seharusnya melibatkan kontraktor kecil dalam proyek ini dengan membagi porsi pembangunan secara proporsional.
“Kalau kontraktor kecil kan tidak akan bisa untuk ratusan rumah. Tapi kalau dipecah, misalnya kontraktor A membangun 10 rumah, kontraktor B yang lebih kuat 20 rumah, kan bisa. Nah, itu tinggal pihak PKP yang mengatur supaya bisa jalan di lapangannya. Sehingga pelaku usaha kecil juga bisa mendapatkan kue ekonomi tersebut,” jelas Ana.
Tantangan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis
Ana juga menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Awalnya, program ini diharapkan dapat melibatkan UMKM di sektor makanan. Namun, spesifikasi yang ditetapkan, seperti keharusan membangun dapur dengan investasi besar, membuat pelaku usaha kecil sulit berpartisipasi.
Sebagai informasi, ada beberapa model kemitraan untuk MBG yang ditawarkan pada masyarakat, yaitu: Pembangunan Dapur dari Nol, di mana Mitra membangun dapur baru yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN; Renovasi Ruko, untuk Mitra yang memiliki ruko dapat direnovasi menjadi dapur MBG; Modifikasi Restoran, bagi Mitra yang memiliki restoran dapat dimodifikasi untuk menjadi dapur MBG; dan Alih Fungsi Bangunan bagi Mitra yang memiliki bangunan lain (misalnya gudang) untuk dialihfungsikan menjadi dapur MBG.
“Kalau seperti itu, bagaimana pengusaha skala mikro atau kecil bisa terlibat,” tegas Ana.
Laporan: Ranny Supusepa
