Pemimpinmasadepan.news – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (PP GPMN) mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Ketua Umum PP GPMN, Luthfi Zainul Arifin, S.Kom., menegaskan bahwa jabatan publik bukan sekadar kepercayaan personal, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan integritas, kapasitas, kredibilitas, dan tanggung jawab.
Menurut Luthfi, posisi strategis tersebut menyangkut pembinaan generasi muda dan masa depan pekerja seni Indonesia. Karena itu, setiap figur yang menerima mandat Presiden harus memiliki rekam jejak dan kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Presiden harus memastikan setiap figur yang diberikan amanah jabatan publik memiliki integritas, kapasitas, dan kredibilitas. Jabatan publik bukan ruang untuk kepentingan pribadi, melainkan pengabdian bagi bangsa dan negara,” tegas Luthfi.
Ia menyatakan, berbagai informasi dan persoalan hukum yang pernah menjadi perhatian publik terkait Raffi Ahmad perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta. Evaluasi, menurutnya, bukan bentuk penghakiman ataupun upaya mendahului proses hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab Presiden dalam menjaga akuntabilitas jabatan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepresidenan harus dijaga. Kami meminta Presiden Prabowo berani mengambil keputusan secara objektif dengan mengutamakan kepentingan publik,” ujarnya.
PP GPMN Siapkan Aksi 16 November
Sebagai bentuk kontrol sosial, PP GPMN merencanakan aksi unjuk rasa pada Senin, 16 November 2026, pukul 13.00–18.00 WIB, dengan estimasi 100 peserta. Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 022/SPem/GPMN/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, aksi direncanakan berlangsung di Kantor DPP Partai Gerindra, kawasan Patung Kuda, dan RANS Office Building. Luthfi Zainul Arifin bertindak sebagai koordinator lapangan.
PP GPMN membawa dua tuntutan utama:
1. Mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja, integritas, dan kelayakan Raffi Ahmad serta mempertimbangkan pemberhentiannya dari jabatan Utusan Khusus Presiden.
2. Memastikan jabatan Utusan Khusus Presiden dijalankan figur yang berintegritas, kredibel, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Luthfi menegaskan, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab pemuda dan mahasiswa dalam mengawal pemerintahan, bukan bentuk permusuhan terhadap negara.
“Siapa pun yang menerima amanah jabatan publik harus siap dievaluasi. Kepentingan rakyat, integritas, dan kredibilitas jabatan harus ditempatkan di atas kepentingan figur,” tutupnya.
PP GPMN memastikan aksi akan berlangsung damai, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
NARAHUBUNG:
Luthfi Zainul Arifin, S.Kom.
Ketua Umum PP GPMN
Kontak: 085882836506
