TANGERANG SELATAN – Sejumlah aktivis dan tokoh pemuda di Tangerang Selatan memberikan apresiasi terbuka terhadap komitmen DPR RI dalam mendukung kemandirian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan selevel Kementeian. Langkah ini dinilai sangat baik untuk memastikan penegakan hukum di Indonesia tetap objektif dan bebas dari intervensi politik praktis.
Aktivis Tangerang Selatan menyatakan bahwa independensi Polri adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama di wilayah penyangga ibu kota yang memiliki dinamika sosial tinggi.
Ada beberapa alasan mengapa kemandirian Polri menjadi sorotan positif bagi para penggerak sipil di Tangsel:
• Profesionalisme Penegakan Hukum: Dengan tetap mandiri, Polri diharapkan mampu bertindak tanpa pandang bulu dalam menangani kasus-kasus hukum, baik itu kriminalitas umum maupun isu korupsi.
• Netralitas di Tahun Politik: Mengingat dinamika politik yang terus menghangat, posisi Polri yang tegak lurus pada konstitusi—bukan pada kepentingan golongan—sangat diapresiasi demi menjaga kondusivitas daerah.
• Penguatan Fungsi Pelayanan: Dukungan DPR RI terhadap anggaran dan regulasi yang memperkuat institusi Polri diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat Polres hingga Polsek.
“Kami melihat DPR RI telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik untuk memastikan Polri tetap pada jalurnya (On the Track). Polri yang mandiri adalah milik rakyat, bukan milik kelompok tertentu,” ujar perwakilan aktivis tersebut.
Para aktivis juga berharap sinergi antara legislatif dan korps Bhayangkara ini terus mengedepankan transparansi. Masyarakat Tangerang Selatan, yang dikenal kritis, akan terus mengawal agar setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar memperkuat institusi Polri secara struktural maupun kultural.
Kemandirian Polri bukan berarti tanpa pengawasan, melainkan kebebasan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai Undang-Undang demi terciptanya rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
