Partai Masyumi:
Melawan Oligarki
Jakarta – Indonesia menutup tahun 2025 dengan peringatan keras. Bukan dari lembaga asing, melainkan dari salah satu partai politik Islam tertua yang kembali bangkit, Partai Masyumi. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, Masyumi tidak memilih jalan diplomasi basa-basi.
Melalui pernyataan sikap resminya yang dirilis hari ini (2/1), partai berlogo asli, sebagaimana awalnya, menegaskan bahwa Republik sedang menghadapi ancaman eksistensial.
Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., menyebut situasi ini sebagai “persimpangan sejarah yang krusial”. Ia mengingatkan bahwa ancaman terbesar bangsa saat ini bukan datang dari invasi militer asing, melainkan pembusukan dari dalam (internal decay). “Akar dari semua kemelut ini adalah krisis integritas.
Sejarah peradaban mengajarkan, runtuhnya sebuah negara dimulai ketika integritas penguasanya hancur. Saat ini, kita sedang menyaksikan integritas itu runtuh, dan disintegrasi bangsa mengintai di depan mata,” tegas Ahmad Yani di Jakarta, Jumat (2/1).
Partai Masyumi bukan sedang beretorika kosong. Ahmad Yani membeberkan deretan data empiris yang menunjukkan wajah buram pengelolaan negara. Ia merujuk pada Global Trustworthiness Monitor IPSOS tahun 2024 yang menempatkan politisi sebagai profesi yang paling tidak dipercaya publik. Hal itu sesuai data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menunjukkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) stagnan di angka 70, yang menempatkan Indonesia dalam kategori “Rentan Korupsi”.
“Ledakan 1.850 kasus korupsi sepanjang 2024-2025 adalah bukti telanjang. Rumusnya sederhana namun mematikan: ketika integritas mengendur, disintegrasi teritorial maupun sosial pasti menguat,” ujar Yani dengan nada tinggi.
Dalam analisisnya, Masyumi menyoroti lingkaran setan demokrasi transaksional. Sistem politik biaya tinggi (high-cost politics) dituding sebagai biang kerok yang menyuburkan praktik “politik ijon”.
Menurut Ahmad Yani, para calon pemimpin—baik di eksekutif maupun legislatif—terpaksa menggadaikan kewenangan masa depan mereka kepada para pemodal atau oligarki demi membiayai kontestasi mereka. Akibatnya, kebijakan publik menjadi bias.
“Pejabat terpilih tidak lagi bekerja untuk rakyat atau demos, tetapi mengabdi pada oligarki. Sumber daya alam dieksploitasi untuk segelintir orang. Ini adalah state capture atau pembajakan negara, yang membuat pembangunan timpang dan pemberantasan korupsi menjadi mustahil,” paparnya.
Masyumi juga menyoroti potensi perpecahan wilayah akibat kebijakan sentralistik pemerintah pusat. Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menarik kembali kewenangan perizinan ke pusat dengan dalih investasi, dinilai telah mengebiri semangat otonomi daerah yang dijamin UU No. 23 Tahun 2014.
“Daerah kini merasa hanya menjadi objek eksploitasi. Kekayaannya dikeruk, tapi kendalinya dirampas. Ini adalah pelanggaran janji suci bernegara. Jika ketidakadilan distributif ini terus dibiarkan, narasi perlawanan daerah akan kembali menguat secara sah dan masif,” peringat Yani.
Yang tak kalah mengerikan bagi Masyumi adalah kerusakan mentalitas masyarakat. Korupsi dan suap tidak lagi dianggap tabu, melainkan kewajaran. Mengutip riset Muhtadi (2019), Yani menyebut Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam praktik politik uang. “Sebanyak 33% pemilih terpapar. Mayoritas menganggap ‘serangan fajar’ sebagai rezeki. Sikap permisif ini adalah residu dari hilangnya keteladanan elite yang gemar pamer kemewahan (flexing) di saat Gini Ratio kita berada di angka 0,388,” sesalnya.
Kondisi ini diperburuk dengan manajemen krisis yang buruk. Kegagalan negara menetapkan status bencana nasional dan lambannya penanganan musibah, dinilai Masyumi dapat memicu pembangkangan sipil. Delegitimasi negara terjadi ketika birokrasi lamban dan dana bantuan diselewengkan.
Menghadapi situasi krisis ini, Partai Masyumi mengajukan serangkaian tuntutan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Masyumi mendesak pembersihan kabinet dari figur-figur yang terindikasi sebagai antek oligarki. “Presiden harus patriotik. Bersihkan kabinet dari mereka yang rekam jejak integritasnya cacat. Jangan cuma retorika,” tuntut Yani.
Kedua, reformasi sistem politik. Masyumi menyerukan pengakhiran “demokrasi liberal yang brutal” dan kembali pada semangat Sila ke-4 Pancasila: Permusyawaratan Perwakilan. Partai Politik, Utusan Golongan, Akademisi, dan Masyarakat Adat harus diperkuat perannya untuk menekan biaya politik.
Ketiga, kembalikan otonomi daerah yang berkeadilan. Dan keempat, pendidikan politik anti-suap yang masif, termasuk pelibatan fatwa MUI untuk menegaskan keharaman politik uang (rishwah).
“Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi. Dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh. Mari selamatkan Indonesia sebelum terlambat,” pungkas Ahmad Yani menutup pernyataannya.
Editor : HANAN FAUZI
