Bogor, 21 Agustus 2025 — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri berbagai unsur, mulai dari anggota DPD RI, tenaga ahli, staf administrasi, hingga perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Diskusi kali ini mengusung tema “Penguatan Peran DPD RI sebagai Penghubung Pusat dan Daerah melalui Optimalisasi Dukungan Kelembagaan.”
Dalam sambutan pembukaannya, Anya Rina menekankan pentingnya rasa syukur dan kebersamaan, serta mengajak peserta memulai acara dengan penghormatan kepada simbol negara dan doa bersama.
Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Agita Nurfianti, menyoroti peran strategis tenaga ahli dan staf administrasi. Menurutnya, mereka memiliki peran vital dalam mendukung fungsi representasi DPD RI, terutama di tengah tantangan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menyampaikan arahan utama. Beliau memberikan apresiasi atas kontribusi anggota DPD dan staf pendukung, serta menegaskan apresiasi Presiden RI terhadap kinerja DPD RI.
“Sinergi dan komunikasi antara anggota DPD dengan staf ahli sangat penting, khususnya bagi anggota baru yang masih dalam proses adaptasi,” ujar GKR Hemas.
Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menyoroti isu strategis terkait kewenangan anggaran. Menurutnya, DPD RI masih bergantung pada pemerintah dan DPR dalam pengelolaan dana APBN maupun transfer daerah. Ia menilai pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta komite terkait segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
Lebih jauh, GKR Hemas menegaskan DPD RI harus terus menghadirkan gagasan, rekomendasi, dan solusi atas persoalan kebangsaan dengan berlandaskan kepentingan daerah. “Perjuangan kita adalah dari daerah untuk Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas tenaga ahli dan staf administrasi agar dukungan terhadap anggota DPD RI semakin optimal. Menurutnya, DPD RI memiliki kemampuan yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya.
FGD ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas, serta memperjuangkan kepentingan daerah secara lebih efektif dan profesional.
