Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Simeulue, Aceh, Asrianto, menegaskan bahwa Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan strategis, khususnya terkait isu lingkungan hidup, pencegahan bencana, serta penguatan kedaulatan negara.
Hal tersebut disampaikan Asrianto dalam wawancara dengan awak media pada hari terakhir peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas I PDI-P yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026, Senin (12/1/2026).
Menurut Asrianto, PDI Perjuangan memberikan penegasan kuat kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana di berbagai daerah Indonesia. Salah satu poin penting adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap legitimasi dan kebijakan penanggulangan bencana agar pencegahan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Pemerintah wajib melakukan review tata kelola perizinan, khususnya tambang-tambang yang berada di daerah aliran sungai. Selama ini, aktivitas tersebut menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana. Harus ada penertiban tegas, bahkan pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar,” tegasnya.
Selain isu lingkungan, Rakernas I PDIP 2026 juga menyoroti pentingnya sikap tegas pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara sesuai hukum nasional dan internasional. Asrianto menilai setiap negara berhak berdiri sendiri tanpa intervensi pihak asing, serta tidak dapat diklaim atau dijatuhkan oleh negara lain.
“Presiden Prabowo harus memberikan penegasan bahwa kedaulatan negara tidak bisa diintervensi. Apa yang terjadi di Venezuela merupakan contoh pelanggaran hukum internasional dan mencederai wibawa lembaga dunia seperti PBB,” ujarnya.
Asrianto juga menyoroti persoalan tata kelola pascabencana banjir di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Aceh. Ia mengungkapkan masih banyak desa dan titik rawan bencana yang hingga kini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Ada desa-desa yang seolah dibiarkan dan tidak terekspos. Bahkan ada laporan dari sekretaris DPC Aceh Tengah bahwa beberapa titik bencana tidak diketahui oleh pemerintah sendiri, meskipun sudah dilaporkan. Ini menunjukkan lemahnya respons dan lambannya penanganan di lapangan,” pungkas Asrianto.
Ia berharap hasil Rakernas I PDI Perjuangan 2026 dapat menjadi pedoman kuat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, mempercepat penanganan bencana, serta menjaga kedaulatan bangsa secara konsisten.
